PPKM Mikro akan Diberlakukan 2 Sampai 20 Juli, Pemerintah Pusat Belum Berikan Kejelasan Terkait Kelanjutan Bansos Tunai Rp 300 Ribu

GridHype.ID - Lonjakan angka kasus Covid-19 meningkat tinggi.

Pemerintah sendiri akan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat.

Pemberlakukan PPKM Mikro Darurat ini akan dimulai pada 2 Juli sampai 20 Juli 2021.

Baca Juga: Sudah Cek Nama sebagai Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Simak Panduan Pencairannya dan Jangan Lupa Siapkan KTP

Untuk menyukseskan rencana PPKM ini, pemerintah mengatur strategi agar ekonomi tetap berjalan semasa pengetatan berlangsung.

Dilansir dari Kontan.co.id, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan guna menjaga pemulihan ekonomi di kuartal III-2021, pemerintah akan mempercepat realisasi bansos dengan menarik ke depan bansos tiga bulan ke depan.

“Pemberian bansos itu diarahkan ke daerah-daerah yang terkena PPKM Mikro Darurat. Selain itu ada perpanjangan insentif fiskal termasuk diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) properti,” kata Iskandar kepada Kontan.co.id, Rabu (30/6).

Baca Juga: Sudah Cek Penerima BLT UMKM Tahap 2 Rp 1,2 Juta, Gampang, Kamu Tinggal Akses Laman Resmi dari BNI atau BRI Berikut ini

Tak hanya itu, Iskandar mengatakan pemerintah juga akan memberikan insentif baru berupa pembebasan PPN untuk sewa.

Namun, dirinya belum memerinci terkait sektor usaha penerima relaksasi kebijakan fiskal tersebut.

“PPKM Mikro Darurat kemungkinan besar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena sektor-sektor yang mempengaruhi penularan Covid-19 dibatasi,” ujar Iskandar.

Baca Juga: Pemerintah Buka Kemungkinan Bakal Menyalurkan Bantuan Hingga Tahun Depan, BPK Temukan Penyaluran BLT UMKM Salah Sasaran Sebesar Rp 1,18 Triliun

Adapun pihaknya masih optimistis, pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 tumbuh di kisaran 5,8% hingga 7% year on year (yoy).

Angka tersebut lebih rendah dari prediksi ekonomi pada kuartal II-2021 yang berada di level 7% yoy.

Sementara itu untuk kelanjutan program BST (Bantuan Sosial Tunai), Pemprov DKI Jakarta masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Jangan Lupa SIapkan KTP untuk Cek Daftar Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta di eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id

Melansir dari Kompas.com, Kepala Dinas DKI, Pemi tidak menjawab terkait penyaluran BST apakah dilanjutkan hingga tahap kelima.

"Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat ya," ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dalam pesan singkat, Senin (28/6/2021).

Dia kembali mengulang jawaban untuk menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca Juga: 3 Hari Lagi Pendaftaran BLT UMKM Tahap 2 Ditutup, Sudah Cek Memastikan Namamu di Daftar Penerima Bantuan, Begini Caranya

Diketahui BST terakhir cair pada 30 April 2021.

Pencairan tersebut merupakan pencairan tahap keempat dari rangkaian BST yang dimulai awal tahun 2021.

Hingga saat ini, Senin (28/6/2021) belum ada informasi terkait pencairan tahap kelima dan keenam yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Segera Meluncur ke Alamat Website ini untuk Cek Apakah Namamu Masuk Sebagai Penerima BLT UMKM 2021 Sebesar Rp 1,2 Juta atau Tidak

Bantuan sosial tunai senilai Rp 300.000 per bulan per Kepala Keluarga (KK) itu masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

(*)