Pemerintah Sunat THR PNS Tanpa Tunjangan Kinerja, Sri Mulyani Alokasikan Dana Untuk Program Kartu Prakerja dan BLT Masyarakat Miskin

Nabila N C - Minggu, 02 Mei 2021 | 12:45

Tercatat, pemerintah menganggarkan dana Rp 699,43 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Di dalamnya terdapat anggaran dalam bentuk perlindungan sosial Rp 150,3 triliun, yang disalurkan untuk PKH Rp 28,7 triliun, bantuan sembako Rp 45,1 triliun, BST Rp 12 triliun, dan dana desa Rp 14,4 triliun.

Dana PEN juga antara lain diberikan untuk mendukung kinerja sejumlah perusahaan BUMN.

Sementara alokasi pembayaran THR untuk ASN di lingkungan K/L dan TNI/Polri Rp 7 triliun, ASN daerah dan PPPK Rp 14,8 triliun, serta pensiunan Rp 9 triliun.

"Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu faktor pendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi," pungkas Sri Mulyani.

Sementara itu dilansir dari KompasTV, muncul petisi PNS yang menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi karena kecewa soal THR dan gaji ke-13 yang diberikan tanpa tunjangan kinerja.

Petisi online ini berada di change.org berjudul "THR & Gaji ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti tahun 2019"

Petisi ini diinisiasi oleh seseorang bernama Romansyah H. Hingga Sabtu, 1 Mei 2021 pagi sudah ada lebih dari 12 ribu orang yang menandatangani petisi ini.

Dalam petisi ini, Romansyah menilai pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berbeda dengan janji yang sebelumnya disampaikan pemerintah pada Agustus 2020.

Halaman Selanjutnya

"Menteri Keuangan SMI telah memberikan statement bahwa THR dan Gaji-13 ASN Tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja. Hal ini berbeda dengan penyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan Gaji 13 ASN Tahun 2021 akan dibayar full dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana telah dilakukan di Tahun 2019," tulis Romansyah.

1 2 3 4 Show All