:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2021/04/05/business-hand-with-mobile-phone_-20210405090945.jpg)
GridHype.ID- Sejumlah vaksin Covid-19 dikabarkan telah tiba di Indonesia.
Pemerintah merencanakan bahwa proses vaksinasi Covid-19 akan berlasung dalam dua periode.
Namun, tak sedikit masyarakat yang justru tidak mau disuntikvaksin Covid-19, padahal pemerintah memberikannya secara gratis.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun mengatakan, ada sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Dilakukan dalam 2 Periode, Begini Penjelasan Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
Ariza menyebutkan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui short message service (SMS), wajib mengikuti vaksinasi.
Ariza berujar, sanksi akan diberikan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, tetapi menolak disuntik vaksin.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi.
"Oleh karena itu, pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda Covid-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksin bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin," kata Ariza kepada wartawan, Senin (4/1/2021).
Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp 5 juta.
Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.
Pasal 30 perda tersebut diketahui digugat ke Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: Mengejutkan, 240 Warga Israel Dinyatakan Positif Covid-19 Setelah Disuntik Vaksin
Ariza menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan.
Vaksinasi tahap pertama juga menyasar asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Jumlahnya diproyeksikan mencapai 119.145 orang.
"Penerima tahap pertama ditujukan kepada tenaga kesehatan, dengan sasaran di DKI sejumlah 119.145," kata Ariza.
Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 453 fasilitas kesehatan (faskes) yang akan digunakan sebagai tempat vaksinasi Covid-19.
Persiapan lainnya, yakni petugas vaksinator yang terdiri dari dokter, perawat, serta bidan.
Dia menyebutkan, dengan persiapan ini, nantinya kapasitas vaksinasi di Ibu Kota diperkirakan mencapai 20.473 orang per hari.
Kasus Covid-19 di Jakarta
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta tercatat bertambah 1.832 per Senin.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, kasus tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari 8.721 orang.
Dari jumlah yang diperiksa, 1.621 orang dinyatakan positif Covid-19, sedangkan 7.100 lainnya dinyatakan negatif.
"Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 1.832 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 211 kasus dari 1 laboratorium swasta tanggal 31 Desember 2020 yang baru dilaporkan," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Senin.
Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di Jakarta menjadi 191.075 kasus.
Sebanyak 173.036 orang di antaranya sembuh, bertambah 2.526 orang dibandingkan hari sebelumnya.
Pasien dalam perawatan berkurang 718 orang dibandingkan hari sebelumnya.
Baca Juga: Mengejutkan, 240 Warga Israel Dinyatakan Positif Covid-19 Setelah Disuntik Vaksin
Pasien dalam perawatan kini sebanyak 14.670 orang.
Sementara itu, korban meninggal dunia akibat Covid-19 juga bertambah 24 orang dibandingkan hari sebelumnya.
Kini korban jiwa akibat Covid-19 di Jakarta sebanyak 3.369 orang.
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Siap-siap, Masyarakat yang Tolak Vaksin Covid-19 Bakal Kena Sanksi Denda Rp 5 Juta
(*)
