Sidang Perdana Dugaan Ijazah Palsu Joko Widodo Ditunda, Kuasa Hukum Penggugat Singgung Hal Ini

Gridhype.id- Rumor mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi belakangan menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia.

Secara tiba-tiba, seseorang menyebut bahwa Presiden Jokowi mengunakan ijazah palsu untuk mengikuti pemilihan umum.

Berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden Jokowi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana pada Selasa (18/10/2022).

Namun sayangnya, pihak berwajib melakukan penundaan terhadap agenda tersebut.

Dilansir dari kompas.com, ada empat tergugat dalam perkara ini, yaitu Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sayangnya, kuasa hukum Jokowi dinyatakan tidak sah dalam persidangan karena tidak membawa surat keterangan kuasa.

"Pada kesempatan ini bahwasanya surat kuasa hukum belum dapat kami bawa pada persidangan kali ini, karena masih dalam proses penerbitan surat kuasa subsitusi," ujar kuasa hukum Jokowi.

Sementara itu, kuasa hukum dari KPU, MPR, dan Kemedikbud Ristek juga diminta untuk melengkapi surat keterangan kuasa pada persidangan yang akan datang.

"Untuk tergugat I secara hukum kami menyatakan belum hadir karena belum ada surat kuasa, nanti akan kami panggil lagi. Untuk tergugat lain II, III, IV, sudah ada surat kuasanya tapi harus masih dilengkapi," kata Hakim Ketua Heneng Pujadi.

Setelah melalui musyawarah bersama, majelis hakim memutuskan sidang perdana terkait dugaan ijazah palsu diundur hingga 31 Oktober 2022.

"Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kami sepakati pukul 9.40 WIB. Kami minta kepada para pihak mematuhi perintah yang ada, kalau tidak ada pertanyaan lagi kami nyatakan sidang ditutup," tutup Heneng.

Gugatan mengenai dugaan ijazah palsu milik Presiden Jokowi dilayangkan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono.