1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Kominfo dan Kemendagri Sama-sama Bantah Kalau Kebocoran Data yang Diperjual Belikan Bukan dari Mereka

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga turut buka suara terkait dengan kabar dugaan kebocoran data di dunia maya ini.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh juga membantah kebocoran data ini berasal dari kementeriannya.

Berdasarkan pencermatan struktur datanya, kata Zudan, data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berbeda dengan yang terdapat pada https://breached.to.

"Dari pengamatan pada sistem milik Ditjen Dukcapil, tidak ditemukan adanya Log akses, Traffic, dan akses anomali yang mencurigakan," kata Dirjen Zudan dalam pernyataan resmi, Jumat (2/9/2022).

Dirinya pun menyimpulkan bahwa data tersebut bukan berasal dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Pihaknya saat ini juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Kominfo, yakni melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait dengan berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar," jelas Zudan.

Data SIM card bocor sejak 2017

Dalam cuitan tersebut juga disematkan tangkapan layar atau screenshot berisikan informasi penawaran penjualan data 1,3 miliar pendaftar SIM yang dilakukan akun bernama Bjorka.

Ia menjual data sebesar 87 GB itu dengan harga 50.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 743 juta.

Bjorka menyebutkan, data yang didapatkannya merupakan hasil dari kebijakan Kominfo yang mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017.

Sebagaimana diketahui, dalam proses pendaftaran masyarakat perlu menyertakan NIK dan nomor kartu keluarga (KK).