Beda 180 Derajat dari Desa 'Pemborong Mobil' yang Viral, Warga Desa Ini Justru Hidup Terlunta-lunta Akibat 'Ulah' Lumpur Lapindo yang Kubur Seluruh Desanya

Keistimewaan lain, pembayaran ganti rugi aset para calo ini langsung dilunasi. Perlakuan itulah yang menggoda Harwati. Dia pun akhirnya berhenti jadi calo setelah rumah orangtuanya dilunasi dan mereka bisa membeli tanah di Desa Candi Pari, Porong.

"Lebih baik kerja ngojek, uangnya berkah dimakan anak saya, meski hasilnya pas-pasan, paling banyak Rp 1,2 juta per bulan," ujar perempuan yang akhirnya memilih berjuang bersama korban lumpur tersebut.

Bencana selalu mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat. Namun, bencana akibat lupa memasang casing atau selubung bor saat mengebor di sumur Banjar Panji 1 milik Lapindo Brantas Inc itu menyebabkan perubahan sosial yang luar biasa.

Krisis identitas

Semburan Lumpur Lapindo 29 Mei 2006 volume 100.000-150.000 meter kubik per hari atau 12.500 truk tangki per hari.

Data BPLS volume sekarang 30.000–50.000 meter kubik per hari. Pusat semburan 150-200 meter dari sumur pengeboran BJP 1, Kecamatan Porong.

Baca Juga: Mensos Korupsi Uang Bansos Pandemi Covid-19 dengan Jumlah Fantastis, Ketua KPK Sebut Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati

Total korban lumpur di dalam peta (yang rumahnya sudah terkubur) dan di luar peta (yang belum terkubur) sebanyak 90.000 jiwa. Mereka berasal dari 19 desa terdampak yang ada di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Porong. Puluhan ribu jiwa itu mengalami krisis identitas kependudukan sebab mereka hanya memegang KTP lama yang mandul untuk mengakses pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Solikah (38), warga Desa Siring, yang kini tinggal di Desa Candi Pari, ditolak saat berobat di Puskesmas Porong karena desanya sudah hilang. Petugas puskesmas bilang, pasien akan dilayani setelah punya identitas baru.

"Pindah kependudukan itu tidak mudah dan tidak murah. Korban lumpur baru terima pelunasan ganti rugi akhir 2015, bahkan masih ada yang belum terima sampai sekarang. Untuk mengurus pencairan, masih butuh surat-surat lama," tuturnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui sengkarutnya data kependudukan korban lumpur di Sidoarjo. Persoalan inilah yang menyebabkan korban lumpur tak bisa mengakses jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan.

"Bagaimana Kementerian Sosial bisa menyalurkan bantuan kepada mereka kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tak pernah mengusulkan," ujarnya.