Terkait Waktu Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Indonesia Tunggu Terbit Izin Edar Darurat Vaksin dari BPOM

GridHype.ID - Seperti yang diketahui, Indonesia sudah kedatangan Rp 1,2 juta dosis vaksin Sinovac.

Vaksin ini diharapkan dapat mengakhiri pandemi Covid-19.

Terlebih dengan angka infeksi virus corona yang semakin hari semakin bertambah.

Baca Juga: Gugat Cerai Sang Suami, Aura Kasih Bongkar Alasannya, 10 Bulan Sudah Pisah Ranjang

Kendati demikian, untuk waktu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 masih harus menungguterbitnya izin edar darurat vaksin atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Mengacu pada panduan Badan Kesehatan Dunia atau World Helath Organization (WHO), izin edar darurat akan diterbitkan tiga bulan setelah vaksin disuntikkan ke tubuh relawan dalam proses uji klinis.

Baca Juga: Banjir Job Syuting, Manajer Ajak Dimas Ramadhan Belanja Pakaian Sampai Bikin Orang Kepercayaan Raffi Ahmad Nangis Gara-gara Hal Ini

"Untuk pemberian izin emergency use authorization tersebut, WHO menyatakan bahwa data pengamatan selama tiga bulan setelah penyuntikan dapat dipergunakan sebagai dasar pemberian izin penggunaan darurat," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 BPOM Lucia Rizka Andalusia, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube FMB9ID_IKP, Jumat (18/12/2020).

Sejauh ini, Biofarma telah melakukan uji klinis terhadap vaksin Covid-19 asal Cina, Sinovac.

Proses uji klinis itu mulai digelar pada Agustus 2020.

Baca Juga: Usai Umumkan Status Hubungan, Rizky Billar Blak-blakkan Puji Paras Kecantikan Lesty Kejora

Menurut Lucia, para relawan telah disuntik vaksin Sinovac sebanyak dua kali hingga saat ini.

Namun, ia tak mengungkap kapan terakhir kali penyuntikan dilakukan.

Lucia hanya mengatakan, pasca disuntik, relawan akan dipantau dalam tiga periode, yakni setelah satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan.

Baca Juga: Sempat Dituding Settingan, Rizky Billar Akhirnya Umumkan Hubungannya dengan Lesty Kejora

Dalam tiga periode tersebut, para peneliti bakal mengumpulkan data-data, menganalisis, dan melaporkannya ke BPOM.

Sementara, BPOM bertugas melakukan evaluasi terkait khasiat dan keamanan vaksin.

Jika vaksin terbukti efektif dan aman, maka izin edar darurat akan diterbitkan.

Baca Juga: Beradu Akting Sampai Dibuat Baper, Billy Syahputra Tak Terima Nyinyiran Netizen yang Sebut Amanda Manopo Rebut Laki-laki Beristri

"Badan POM akan memberikan perizinan penggunaan darurat atau emergency authorization berdasarkan data interim tiga bulan yang akan segera dilaporkan oleh peneliti dan Biofarma," ujar Lucia.

Meskipun izin penggunaan vaksin Covid-19 diberikan dengan skema izin darurat, Lucia menyebut bahwa aspek keamanan, khasiat dan mutu vaksin harus tetap dipenuhi berdasarkan data-data yang memadai.

Ia menambahkan, setelah BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin pun, rangkaian uji klinis vaksin tetap dilanjutkan dengan melakukan pemantauan terhadap para relawan.

Baca Juga: Akui Kaget dengan Gugatan Cerai yang Dilayangkan Rohimah Alli pada Mantan Suaminya, Meggy Wulandari Sindir Kiwil Singgung Bahagia di Atas Penderitaan Istri

"Uji klinis vaksin tersebut tetap dilanjutkan dengan pengamatan kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk mendapatkan data keamanan dan khasiat sampai enam bulan setelah penyuntikan dan juga dilakukan pemantauan jangka panjang," kata Lucia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, vaksin virus corona yang akan diberikan pemerintah untuk masyarakat secara gratis adalah yang terbaik.

Namun, ia tidak menyebutkan secara detail jenis vaksin yang akan digunakan itu.

Baca Juga: Aura Kasih Gugat Cerai Sang Suami, Sempat LDR Selama Pandemi Hingga Kini Tutup Kolom Komentar di Sosial Media

"Jika nanti program vaksinasi akan dijalankan pada tahun 2021, pemerintah memastikan vaksin yang digunakan adalah vaksin yang terbaik bagi masyarakat Indonesia," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12/2020).

Wiku mengatakan, digratiskannya vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin aksesibilitas warga Indonesia terhadap vaksin.

Dengan semakin mudahnya akses vaksin, maka diharapkan herd immunity atau kekebalan kolektif terhadap virus corona dapat dicapai lebih cepat.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Masih Tunggu Penerbitan Izin Edar, Ini Kata BPOM

(*)