Buntut Omnibuslaw, Buruh Ajukan Uji Materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Gridhype.id- Buntut dari disahkannya RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu berujung pada demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia.

Banyak pihak yang merasa keberatan dengan disahkannya Omnibuslaw.

Hal ini membuat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akhirnya resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Permohonan itu teregistrasi pada 12 November 2020 dengan Nomor Perkara: 101/PUU-XVIII/2020.

Baca Juga: Putri Rizieq Shihab Menikah Hari ini, Acara Akan Dihadiri 10.000 Undangan, Lurah Siapkan Ambulans hingga Mobil Toilet

Selain KSPI, ada juga beberapa serikat buruh yang menjadi pemohon uji materi, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja farmasi dan Kesehatan Reformasi.

Serta ada juga pemohon yang berprofesi sebagai karyawan tetap, pekerja kontrak dan pekerja alih daya.

"Para pemohon mengajukan permohonan pengujian materill sebagian ketentuan dalam pasal 81, pasal 82 dan pasal 83 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945," seperti dikutip dari berkas permohonan yang diakses melalui laman www.mkri.id, Jumat (13/11/2020) malam.

Pasal 81 yang dipersoalkan pemohon yakni aturan tentang lembaga pelatihan kerja yang menghapus ketentuan pasal 13 UU Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Iseng Beli Mainan Bekas, Pasangan Muda ini Justru Temukan Cincin Berlian Seharga Rp273 Miliar di Dalamnya

Terkait pelaksana penempatan tenaga kerja antara lain mengubah ketentuan pasal 37 UU Ketenagakerjaan, pada pokoknya telah menghilangkan persyaratan badan hukum bagi lembaga swasta yang menjadi pelaksana penempatan tenaga kerja.

Kemudian mengenai tenaga kerja asing yang dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.