“Dan sayangnya, sepertinya pemerintah daerah dan Beijing hanya ingin melanjutkan penghancuran hak-hak dasar demokrasi di Hong Kong ini,” katanya.
Pada Maret, penyelenggara membatalkan pemutaran film dokumenter “Inside the Red Brick Wall”, yang menggambarkan bentrokan antara pengunjuk rasa pro-demokrasi dan polisi di universitas setempat.
Tindakan itu dilakukan menyusul editorial di surat kabar pro-Beijing yang mengatakan film itu menyebarkan pesan subversi dan dapat melanggar undang-undang keamanan nasional.
Baca Juga: Buruan Pesen, Promo Tiket Murah ke Hongkong Ada yang Nggak Sampai Rp 4 Juta!
Pada Mei, lembaga sensor juga mengeluarkan peringatan kepada serikat pekerja rumah sakit.
Pasalnya mereka dituding memutar dua film yang berkaitan dengan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen Beijing pada 1989.
Peringatan itu menyatakan bahwa pihak serikat pekerja tidak meminta persetujuan dan bahwa salah satu film belum pernah dinilai lembaga sensor.
Awal bulan ini, acara penyalaan lilin tahunan yang diadakan untuk mengenang korban penumpasan Lapangan Tiananmen dibatalkan.
Ini adalah larangan kedua dalam dua tahun berturut-turut oleh pihak berwenang Hong Kong.
Pihak berwenang juga telah meningkatkan upaya untuk merombak sistem sekolah, guna menanamkan "patriotisme" pada siswa.
(*)