UU baru itu diberlakukan setelah satu tahun demonstrasi pro-demokrasi yang terkadang disertai kekerasan.
Pemerintah Barat dan kelompok hak asasi manusia internasional telah menyatakan keprihatinan, bahwa Undang-undang Keamanan Nasional akan menghancurkan kebebasan di Hong Kong.
Seorang pembuat film bermarga Tang mengatakan amendemen itu akan melegitimasi tindakan keras terhadap film-film terkait protes dan menciptakan efek mengerikan pada industri film.
Dampak ke industri
AP melaporkan, Undang-undang yang diamendemen membawa Hong Kong selangkah lebih dekat ke penyensoran film di daratan China.
Pemerintah Beijing memberlakukan pemeriksaan ketat untuk tema dan adegan yang kritis terhadap kepemimpinan Partai Komunis China, atau yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang ingin didukung oleh pemerintah Beijing.
Pada Jumat (11/6/2021), penyelenggara Fresh Wave International Short Film Festival ke-15 membatalkan pemutaran film "Far From Home," setelah tidak mendapat persetujuan dari badan sensor.
Film pendek itu bercerita tentang perpecahan politik di Hong Kong setelah protes anti-pemerintah 2019.
“Sistem sensor film ini menunjukkan bagaimana kebebasan berekspresi menghilang dari Hong Kong,” kata Anders Hammer, sutradara “Do Not Split,” sebuah film dokumenter nominasi Oscar tentang protes 2019.
“Pada 2021 kita telah melihat bagaimana situasinya semakin memburuk, di mana para aktivis dan politisi pro-demokrasi dimasukkan ke dalam penjara, didakwa di bawah undang-undang keamanan nasional baru yang kejam,” katanya.