Tunjangan Profesi Guru Dihentikan, Kebijakan Nadiem Makarim Dinilai Terabas Undang-undang, Para Guru Ngadu ke DPR Tuntut Hak Mereka

GridHype.ID - Beberapa waktu lalu heboh mengenai tunjangan profesi guru dihentikan.

Ternyata peraturan penghentian tunjangan profesi guru tersebut menuai protes dari sejumlah pihak.

Para guru yang tergabung melalui Forum Komunikasi Guru SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) mengeluhkan penghentian tunjangan profesi.

Baca Juga: Objek Pertama yang Kamu Lihat Bisa Bongkar Bagaimana Tabiatmu Saat Bekerja, Cek Tes Kepribadian Ini!

Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam aturan tersebut, di Pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).

SPK sendiri merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Akhir Mei Utang Indonesia Tembus Rp 5.868 triliun, Sri Mulyani Buka Suara : Kadang Masyarakat Kita Sensitif Soal Utang, Itu Tidak Baik

Melansir laman resmi DPR, keluhan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Para guru menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Saat rapat, Fikri pun membacakan regulasi soal tunjangan ini dalam UU Guru dan Dosen.

Baca Juga: 5 Kasus Pencurian Mayat Paling Mengerikan di Dunia, Salah Satunya Mayat Digantung di Toko Daging