Demi Kurangi Beban Negara Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Ini, Nasib Para Pegawai Jadi Tanda Tanya

GridHype.ID - Santer dikabarkan Presiden Joko Widodo berencana akan membubarkan beberapa lembaga negara.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang mengatakanlembaga yang akan dibubarkan yakni lembaga yang pembentukannya melalui peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang memiliki fungsi yang bisa dilakukan oleh kementerian lain.

Baca Juga: Dulu Selalu Dapat Komisi 10 Persen dari Si Doel Anak Sekolahan, Kini Rano Karno Tak Lagi Terima, Kenapa?

"Kalau itu (tugasnya) masih bisa ditangani kira kira perlu dipertimbangkan (dibubarkan)," kata Moeldoko.

Misalnya menurut Moeldoko, Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) yang tugasnya hampir sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Komnas Lansia dibentuk melalui Keppres nomor 54 tahun 2004.

"Komisi usia lanjut. Ini enggak pernah kedengaran kan apakah itu tidak dalam tupoksi KPPPA," katanya.

Ada juga Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (disingkat BSANK).

Baca Juga: Dilarang Duet dengan Laki-laki Oleh Suami Polisinya, Uut Permatasari Kini Hidup Bahagia dan Tinggal di Rumah Megah nan Mewah yang Bernuansa Putih

Badan yang dibentuk untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan tersebut pendiriannya berdasarkan Perpres nomor 11 tahun 2014.

Selain itu, tambah Moeldoko, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk berdasarkan Perpres nomo 1 tahun 2016.

Menurut Moeldoko, meskipun pada prakteknya BRG cukup baik dalam merestorasi gambut, namun ada beberapa fungsi yang bertabrakan dengan lembaga lain.

"Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB. Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh kementan, itu kira kira yang sedang dikaji Kemenpan RB," pungkasnya.

Baca Juga: Mundur Menghindar, Momen Atta Halilintar Saat Aurel Hermansyah Luapkan Suka Citanya Dilamar sang Kekasih Jadi Sorotan

Bagaimana nasib pegawainya?

Terkait hal itu, Komisi II DPR akan meminta penjelasan secara detail kepada Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo terkait nasib pegawai lembaga negara yang rencananya akan dibubarkan.

"Harus dipikirkan nasib dan masa depannya. Kita lihat bisa dialihkan ke kementerian lain atau tidak, tapi kalau dialihkan maka ada beban, apalagi pejabat eselon," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/07).

"Itu yang nanti Komisi II akan secara serius pastikan ke KemenPAN-RB," ucapnya.

Baca Juga: Mundur Menghindar, Momen Atta Halilintar Saat Aurel Hermansyah Luapkan Suka Citanya Dilamar sang Kekasih Jadi Sorotan

Menurut Saan, dalam pembubaran lembaga negara, maka perlu kajian mendalam untuk menentukan lembaga atau komisi negara yang pertama dihilangkan pemerintah.

"Dari sekian banyak lembaga yang akan dibubarkan, mana yang bisa paling dulu dieksekusi," katanya.

Ia menyebut, Komisi II DPR telah meminta MenPAN RB Tjahjo Kumolo untuk melakukan pendataan lembaga yang akan dibubarkan, di mana berdasarkan data yang disampaikan ada 60 lembaga atau komisi tidak efisien.

"Bahkan cenderung membebani negara, maka kami sedang meminta Kementerian PAN-RB untuk melist dan menyampaikan kepada Komisi II untuk nanti sama-sama evaluasi dan kita kaji," papar Saan.

Baca Juga: Kematiannya Masih Jadi Misteri dan Banyak Konspirasi Bermunculan, ini Isi Pesan Mengerikan dari Surat yang Diduga Ditulis Putri Diana Sebelum Meninggal

Penjelasan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan adanya perampingan atau penghapusan 18 lembaga dan komisi. Hal itu disampaikan presiden di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (13/07).

"Dalam waktu dekat ini ada 18," kata Presiden.

Lebih jauh, presiden menjelaskan mengenai alasan rencana perampingan tersebut.

Baca Juga: Vanessa Angel Bisa Bernapas Lega, Istri Bibi Ardiansyah Akhirnya Melahirkan Anak Pertamanya Secara Normal

Menurut Kepala Negara, perampingan dilakukan untuk mengurangi beban anggaran.

"Semakin bisa kita kembalikan anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke Dirjen, Direktorat, Direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," kata dia.

Menurut Presiden juga dengan semakin rampingnya pemerintahan, harapannya akselerasi dalam bekerja semakin baik.

Karena menurut Presiden dalam persaingan global ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan lagi negara besar mengalahkan negara yang kecil.

Baca Juga: Sepulang dari Momen Dilamar Atta di Kapal Pesiar Mewah, Aurel Hermansyah Malah Bagikan Kabar Tak Mengenakkan, Ada Apa?

"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede (besar) mengalahkan negara yang kecil, nggak," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di GridStar.ID dengan judul Presiden Joko Widodo Berencana Bubarkan 18 Lembaga Pemerintahan, Bagaimana Nasib Para Pegawainya?

(*)