Jokowi Buka Suara Setelah Didesak Banyak Pihak Alasan Tidak Berlakukan Lockdown

Baca Juga: Dulu Pernah Perang Dingin Rebutan Harta Gono Gini, Hubungan Nia Daniaty dan Farhat Kembali Timbulkan Tanda Tanya, Kembali Bersitegang?

Pada jumpa pers di Istana Bogor (16/03), Jokowi menegaskan bahwa lockdown adalah kebijakan pusat, bukan daerah.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi tanpa merinci lebih jauh alasan melarang lockdown.

Saat konferensi video pada Selasa (24/03), ia kembali menyinggung lockdown.

Tetapi sekali lagi, Jokowi tak menyebutkan alasannya.

Baca Juga: Hampir 20 Tahun Tinggal Bersama Peculik Dirinya, Anak Ini Selalu Panggil Wanita Itu dengan Panggilan Ibu

"Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi saat itu.

Adapun belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan surat permohonan untuk karantina wilayah ibu kota kepada pemerintah pusat.

Hal ini dilakukan Anies dalam upaya menekan laju pandemi Covid-19 di Indonesia.

Banyaknya pemerintah daerah yang tetap melakukan lockdown membuat pemerintah pusat sempat mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang karantina wilayah.

Baca Juga: Sempat Viral Hingga ke Korea Selatan, 'Portal Pocong' yang Takuti Warga Agar Tak Keluar Kampung Justru Jadi Tontonan

PP ini akan menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.