Perwakilan pendemo, Musfiqul Khoir mengatakan, dengan semakin seringnya warga melakukan tes antigen, dikhawatirkan menyebabkan luka di rongga hidung.
"Kami khawatir ada warga infeksi. Sebab, bukan tak mungkin setiap hari mengikuti swab antigen," katanya, sebagaimana dikutip dari Surya.
Selain kekhawatiran adanya infeksi, warga juga menolak penyekatan karena lokasi isolasi mandiri bagi warga yang dinyatakan positif dianggap tidak layak.
"Gedung Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS), misalnya, seharusnya Prokesnya bisa ditingkatkan sebab ini sudah ada anggarannya. Kalau fasilitas tidak memenuhi, jangan-jangan anggarannya dipakai untuk yang lain," katanya.
Tidak hanya itu, menurut Musfiqul Khoir, penyekatan di Jembatan Suramadu itu juga dianggap dikriminatif.
Pasalnya, penyekatan diberlakukan karena meningkatnya kasus Covid-19 di Bangkalan. Namun, penyekatan dilakukan terhadap seluruh warga di Madura.
"Bangkalan punya 18 kecamatan dan hanya 4 kecamatan yang di zona merah," katanya.
"Namun, kenapa yang harus menanggung akibatnya masyarakat se-Bangkalan? Bahkan, penduduk di tiga kabupaten lainnya juga ikut terimbas?," katanya.
Dibanding melakukan swab massal di pintu keluar jembatan Suramadu, pendemo meminta Pemkot membantu Pemkab Bangkalan melakukan pendekatan lain.
Yakni, dengan melaksanakan pembatasan di masing-masing kecamatan yang masuk zona merah tersebut.