Padahal kesepakatan sebelumnya menitikkan pada target masing-masing dari Kemensos dan Pemprov DKI, alih-alih sekedar mengisi kekosongan.
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.
Baca Juga: Iseng Minum Air Rendaman Bawang Putih Selama 10 Hari, Pria Ini Syok Lihat Perubahan Tubuhnya
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjutnya.
Tak berhenti sampai disitu, kekacauan kembali muncul kala ada rakyat yang mendapatkan bantuandouble, yakni dari Kemensos dan Pemprov DKI.
Ironisnya, bahkan terdapat warga miskin yang seharusnya masuk dalam daftar penerima bansos, namun malah tak mendapatkan apa-apa.
Kemensos juga telah meminta kepada DKI untuk mengerahkan RT/RW agar mendata rakyat miskin di daerahnya.
"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.
Namun oleh Pemprov DKI, data itu tak kunjung disalurkan ke Kemensos.
Sementara di sisi lain warga sudah berteriak-teriak minta bantuan.