GridHype.ID - Muncul perdebatan dalamrapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah.
Hal ini disebabkan karena perbedaan paham terkait data bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin terdampak corona di DKI Jakarta menjadi penyebabnya.
Mengutip Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,6 juta warga miskin dan rentan miskin yang butuh uluran tangan pemerintah di masa pandemi.
Hal itu disampaikan Anies saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf Amin pada 2 April 2020.
Dari jumlah tersebut, Anies mengatakan bahwa sebanyak 1,1 juta warga miskin rutin mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta dan akan mendapatkan bansos di masa pandemi Covid-19.
Sementara 2,5 juta sisanya termasuk warga rentan miskin yang kehilangan pendapatan, akan menerima bansos dari pemerintah pusat.
Di hari yang sama, rapat virtual bersama Presiden Jokowi digelar.
"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com.
Sehari sebelum diterapkannya PSBB Jakarta, Pemprov DKI mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020.
Namun belakangan, tiga menteri dalam kabinet Indonesia Maju menyentil data bansos DKI Jakarta yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.