"Dari beberapa kasus yang pernah terjadi, itu kita kesulitan untuk menangkap orang-orang memang sudah bukan warga negara Indonesia, atau bukan warga negara Indonesia dan tidak tinggal di Indonesia," lanjutnya.
Demi membongkar siapa Bjorka, pemerintah membentuk Satgas Perlindungan Data yang terdiri dari Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sebelum membongkar data penjabat, Bjorka juga membobol data masyarakat dari sejumlah lembaga di Indonesia dan dijual di forum Breached.
Dalam perjalanannya, Bjorka lantas terlihat seperti mendapat dukungan dari masyarakat yang senang dengan bocornya data sejumlah pejabat.
Motif Finansial
Heru menyebut, motif utama Bjorka adalah mendapatkan uang dengan menjual data.
Namun, karena masyarakat putus asa dengan kebocoran data, mereka berubah mendukung apa yang dilakukan Bjorka, membocorkan data pejabat yang dikenal publik.
"Motif utamanya adalah finansial, artinya bahwa dia menjual data tersebut untuk mendapatkan uang," kata Heru.
"Di sisi lain juga, masyarakat Indonesia seperti menokohkan Bjorka karena tidak bisa berbuat apa-apa, datanya bocor, sehingga masyarakat senang Bjorka membocorkan (data pejabat)," imbuhnya.
"Tapi kalau saya melihat, selain isu-isu finansial, itu merupakan isu-isu yang didorong masyarakat untuk seolah-olah bisa membuka data pejabat publik atau tokoh-tokoh yang dikenal atau kontroversial di mata masyarakat," jelasnya.
Kini, Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pun punya sejumlah tugas yang harus diselesaikan guna membongkar siapa Bjorka sebenarnya.