Kritisi Pemerintahan yang Akan Gunakan Dana Haji untuk Perkuat Rupiah, Rizal Ramli : Benar-benar Kehabisan Ide

Baca Juga: Tangis Anak Buah Jokowi Pecah Saat Mendengar Salah Satu Calon Jamaah Haji Gagal Akibat Virus Corona, Padahal Sudah 7 Tahun Menunggu

Artinya, pembatalan itu tidak hanya berlaku untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah baik regular maupun khusus, tetapi juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau undangan, atau furada yang menggunakan visa khusus yang diterbitkan Pemerintah Arab Saudi.

"Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh warga Indonesia," tegas Fachrul.

Disebut langgar Undang-undang

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebut Menteri Agama Fachrul Razi melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Hal tersebut disampaikan Yandri setelah Menteri Agama mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun ini, tanpa melakukan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR.

Baca Juga: Kisah Cucu Soeharto yang Kawin Cerai Hingga Ditipu Mantan Suami Sebanyak Rp2 Triliun, Begini Nasibnya Sekarang

"Menteri Agama tidak tahu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019."

"Jelas itu, tata aturannya tentang haji dan umrah."

"Jadi haji dan umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh pemerintah," kata Yandri saat dihubungi Tribunnews di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

"Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan, emang tidak siap," sambung Yandri.

Baca Juga: Memilukan! Balita Ini Terus Menangis Sembari Memeluk Jasad Ibunya yang Terbujur Kaku