:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2021/04/05/business-hand-with-mobile-phone_-20210405090945.jpg)
China masih menganggap Laut Natuna Utara sebagai bagian dari sembilan garis putus-putusnya, sementara Indonesia memiliki kebijakan tegas untuk tidak mengakui klaim semacam itu.
Jadi, sementara patroli maritim tetap diperlukan bagi Indonesia untuk memastikan China tidak melanggar batas perairannya, memotong anggaran pertahanan akan menimbulkan tantangan bagi pengawasan tersebut.
Tetapi bukan hanya perselisihan dengan China yang tetap menjadi risiko di perairan Asia Tenggara yang ditransisi dengan berat ini.
Pembajakan adalah ancaman abadi lainnya yang mungkin meningkat ketika ekonomi kawasan memburuk, memberi tekanan pada perusahaan bisnis yang sah dan menciptakan insentif untuk kegiatan terlarang.
Perairan di dan sekitar Indonesia telah lama dianggap sebagai salah satu zona paling berbahaya untuk pembajakan.
Lebih dari 60% dari semua insiden pembajakan laut antara tahun 1993 dan 2015 terjadi di Asia Tenggara, dengan lebih dari 20% dari insiden tersebut terjadi di Indonesia saja.
The Intrepeter menuliskan, hasil penelitian pasca krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an menemukan peningkatan sepuluh kali lipat dalam jumlah kasus pembajakan di perairan Indonesia dibandingkan dengan dekade sebelumnya, dengan 115 kasus dilaporkan pada tahun 2001 dibandingkan dengan hanya 10 pada tahun 1993.
Demikian pula, dalam dua tahun setelah krisis keuangan global 2008, Perjanjian Kerjasama Regional untuk Memerangi Pembajakan dan Perampokan Bersenjata (ReCAAP) melaporkan kenaikan 25% dalam tingkat pembajakan di Asia Tenggara.
"Indonesia memang tidak boleh meremehkan pentingnya upaya untuk menanggapi ancaman Covid-19 atau tantangan dalam mengatasi kejatuhan ekonomi.
"Akan tetapi, prioritas untuk pengeluaran harus dipertimbangkan dengan hati-hati, agar tidak mengurangi di bidang-bidang penting seperti pertahanan, karena hal ini bisa memperburuk keadaan," tulis The Intrepeter.