Aksi Demo Ibu-ibu di Toba Samosir Nekat Tanpa Baju, Tolak Pengembangan Wisata

Relokasi itu hanya boleh dilakukan jika telah ada kesepakatan ganti rugi yang adil.

"Kami juga meminta pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Sigapiton atas tanah adatnya," imbuhnya.

Baca Juga: Idap Diabetes dan Batu Ginjal, Dorce Gamalama: Alhamdulillah Saya Lebih Ringan Kalau Jalan

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo mengatakan, pihaknya telah melakukan penelaahan untuk hak-hak masyarakat yang ada di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba, Sumatera Utara.

“Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi tanaman tegakan milik masyarakat di atas lahan tersebut,” terang Arie dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

BOPDT bersama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum dimulainya pembangunan.

“Tadi pagi (13/9/2019) pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa, kami bersama Bupati, Camat Ajibata, dan Kepala Desa sudah bertemu dengan masyarakat pemilik tanaman yang terdampak pembangunan jalan ini,” imbuhnya.

Lahan Negara

Lahan Zona Otorita Danau Toba memiliki luas 386,72 ha yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan pariwisata dan 279 ha sudah diterbitkan hak pengelolaan lahannya (HPL).

Pembangunan dengan alat berat itu adalah tahap awal dari proyek ini.

Didasarkan pada rencana, tahap awal akan dilakukan dengan pembangunan akses ke jalan tersebut sepanjang 1.9 kilometer dengan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga: Anaknya Sophia Latjuba Nyanyikan Sambalado Milik Ayu Ting Ting, Netizen Salfok dengan Hal Ini