GridHype.id-Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Pantai Pacitan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap adanya potensi tsunami setinggi 28 meter di wilayah Jawa Timur.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati juga telah memberikan peringatakan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur untuk menyiapkan skenario terburuk jika terjadi gempa dan tsunami.
Menurut Karnawati, skenario buruk tersebut harus disiapkan untuk menghindasri dan mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami yang lebih besar.
Gempa dan tsunami yang berpotensi terjadi ini berada di pesisir selaran Jawa.
Hal ini diakibatkan dengan adanya pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia.
Dilansir dari Antara, Dwikorita Karnawati menjelaskan adanya potesni tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu tiba 29 menit.
Adapun tinggi genangan di darat berkisar antara 15-16 meter dengan potensi jarak genangan mencapaii 4-6 kilometer dari bibir pantai.
Lebih lanjut lagi, Dwikorita menyebut jika pihaknya terlah melakukan verifikasi zona bahaya dan menyusuri jalur evakuasi bencana.
Hal tersebut dilakukannya bersama Menteri Sosial Tri Rismaharani dan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji.
Menurut dia, dengan skenario terburuk, maka masyarakat yang berada di zona bahaya perlu berlatih rutin untuk melakukan langkah evakuasi mandiri.
Baca Juga: Innalillahi, Ahli Tarot ini Sebut Bahaya Tsunami Setinggi 20 Meter Bakal Sapu Wilayah Indonesia
Adapun langkah tersebut, lanjutnya, harus dilakukan ketika ada peringatan dini tsunami maksimal 5 menit setelah gempa terjadi.
Masyarakat, kata Dwikorita, terkhusus yang berada di wilayah pesisir pantai, harus segera mengungsi ke dataran lebih tinggi jika merasakan guncangan gempa besar.
"Untuk masyarakat yang berada di pantai, tidak perlu menunggu perintah, aba-aba, atau sirine, segera lari karena waktu yang dimiliki hanya sekitar 29 menit, sedangkan jarak tempat yang aman yang lebih tinggi cukup jauh," jelasnya.
Ia menerangkan, skenario artinya masih bersifat potensi yang bisa saja terjadi atau bahkan tidak terjadi.
Namun, masyarakat dan pemda diminta sudah harus bersiap dengan skenario terburuk itu.
Menurut dia, jika masyarakat dan pemda telah siap, maka jumlah korban jiwa maupun kerugian materi dapat diminimalisasi.
"Dengan skenario terburuk ini, pemerintah daerah bersama-sama masyarakat bisa lebih maksimal mempersiapkan upaya mitigasi yang lebih komprehensif," tutur Dwikorita.
"Jika masyarakat terlatih, maka tidak ada istilah gugup dan gagap saat bencana terjadi. Begitu gempa terjadi, baik masyarakat maupun pemerintah sudah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas tersebut," sambung dia.
Mendorong agar skenario terburuk disiapkan, Dwikorita menambahkan informasi bahwa hingga kini tidak ada teknologi di satu negara mana pun yang mampu memprediksi waktu terjadinya gempa dan tsunami secara tepat dan akurat.
Prediksi gempa dan tsunami hingga kini masih sebatas kajian yang didasarkan pada salah satunya adalah sejarah gempa di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Dwikorita merekomendasikan agar pemda menyiapkan dan menambah jalur-jalur evakuasi lengkap dengan rambu-rambu di zona merah menuju zona hijau.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga harus lebih cermat dan tepat dalam memperhitungkan jumlah dan lokasi jalur evakuasi yang dibutuhkan.
Hal ini harus didasarkan pada luasnya zona bahaya atau zona merah dan padatnya permukiman penduduk.
"Pertimbangannya adalah jarak lokasi tempat evakuasi, waktu datangnya gelombang genangan tsunami, kelayakan jalur, serta menyiapkan mekanisme dan sarana prasarana evakuasi secara tepat," tuturnya.
Soal skenario terburuk menghadapi bencana, Dwikorita juga meminta adanya persiapan secara khusus terkait sarana dan prasarana evakuasi bagi kelompok lanjut usia dan difabel.
Kemudian, pemda juga diminta harus mengedukasi masyarakat mengenai potensi bencana dan cara menghadapinya.
Ia menambahkan, perlu ada semacam tempat evakuasi sementara (TES) ataupun tempat evakuasi akhir (TEA) sebagai tempat penampungan khusus bagi warga yang mengungsi.
Namun, tempat tersebut juga harus dipastikan ketersediaan stok atau cadangan logistik yang memadai. (*)