GridHype.ID - Angka kasus covid-19 yang masih meningkat dan belum menunjukkan penurunan, membuat pemerintah mengambil kebijakan.
Pemerintah akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berakhir 20 Juli mendatang.
Pemerintah akhirnya memutuskan memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli.
Baca Juga: PPKM Darurat Berpotensi Diperpanjang, DPR Sebut Telah Siapkan Anggaran Bansos yang Siap Dikucurkan
Dilansir dari Tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh Muhadjir ketika meninjau Hotel University Club UGM yang menjadi shelter pasien corona, Sleman (16/7/2021).
"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews.com, Jumat, (16/7/2021).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet terbatas, setelah melihat kondisi Pandemi Covid-19 sekarang ini. Muhadjir mengatakan bahwa keputusan perpanjangan tersebut hampir pasti, sebelum nanti kemudian diumumkan secara resmi.
"Iya. Sudah. 2 per 3 pasti," katanya.
Dengan perpanjangan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya. Mulai dari Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Kepada Risma, Presiden meminta agar bantuan sosial segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Baca Juga: Muncul Wacana Perpanjangan PPKM Hingga 6 Minggu, Sri Mulyani Sebut Bakal Perkuat APBN
"Kemudian penyaluran Bansos yang dipercepat dan perbanyak, sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka yang terdampak ini di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan ini," katanya.
Sementara itu kepada Menteri Kesehatan, Presiden, kata Muhadjir meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan.
Sejalan dengan perpanjangan PPKM Darurat ini, Pemerintah akan menambah penerima bantuan beras.
Dilansir dari Kontan.co.id, bantuan beras ini diberikan pada masyarakat yang terdampak pandemi.
Bantuan beras tersebut menambah program yang dijalankan Kementerian Sosial.
Sebelumnya, 10 juta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) juga akan diberikan beras sebanyak 10 kilogram (kg).
"Di samping bansos yang sudah dilayani Ibu Mensos, ini diberikan dan TNI-Polri bergerak sampai pada kantong-kantong kemiskinan," ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers, Kamis (15/7).
Berdasarkan data paparan Luhut Binsar Pandjaitan, total beras yang akan disalurkan sebanyak 11.000 ton.
Penghitungan tersebut dengan melihat jumlah data orang miskin di Jawa dan Bali pada September 2020 lalu.
Berdasarkan data tersebut, terdapat angka 14,94 juta orang miskin di Jawa dan Bali. Rencananya bantuan beras akan diberikan kepada 30% dari jumlah masyarakat miskin tersebut.
Berdasarkan konversi jumlah kepala keluarga, maka terdapat angka 1,12 juta keluarga yang akan mendapat bantuan beras 10 kg.
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bantuan itu untuk mencegah rakyat kelaparan.
"Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan, saya ulangi tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan," terang Luhut.
Penyaluran bantuan beras tersebut akan dilakukan oleh TNI-Polri.
Bantuan beras akan menyasar kepada pekerja harian terutama pekerja informasi seperti pedagang pasar, ojek online, supir angkot dan transportasi lain, pedagang asongan, kuli bangunan, dan lainnya.
Sebagai informasi, bantuan beras ini ditargetkan akan disalurkan pada minggu kedua bulan Juli.
(*)