GridHype.ID - Usai Palestina menolak sumbangan dosis vaksin Pfizer, Pemerintah Israel ini menawarkan satu juta dosis vaksin itu pada negara lain.
Pasalnya vaksin tersebut sudah hampir kadaluwarsa.
"Kami punya kontak dengan negara lain.
Baca Juga: Aplikasi PeduliLingkungan Eror hingga Deteksi Ponsel Telah Di-Jailbreak, Ini Penjelasan Kominfo
Saya harap bakal membuahkan hasil," kata Menteri Kesehatan Nitzan Horowitz kepada Channel 13 News.
Kementerian kesehatan tidak menyebut negara mana yang jadi tujuan, dengan alasan negosiasi yang tengah digalang bisa rusak.
Negara yang sudah memvaksin penuh lebih dari separuh warganya disebut sudah mendapatkan 1,4 juta dosis vaksin dari Pfizer.
Tel Aviv berencana menggunakan 600.000 dosis di antaranya untuk memvaksin anak usia 12 sampai 15 tahun.
Karena itu, mereka masih mempunyai kelebihan 800.000 dosis yang disebut bakal kedaluwarsa pada akhir Juli.
Negara Yahudi itu tentu tidak ingin membuang ratusan ribu vaksin yang nilainya mencapai jutaan dollar AS.
Jadi, mereka menawarkannya ke pihak lain dengan harapan sebagai imbalan, mendapat dosis vaksin yang baru berjumlah sama.
Baca Juga: Puluhan Tenaga Kesehatan Gugur Padahal Sudah Disuntik Vaksin, Dosis Ketiga Sedang Dipertimbangkan
Pada pertengahan Juni, Tel Aviv sempat menawarkannya ke Palestina.
Beberapa dosisnya sempat mencapai Tepi Barat.
Namun, Ramallah kemudian menolak dan mengembalikannya, karena diketahui tanggal kedaluwarsa terlalu mepet.
Dilansir RT Minggu (4/7/2021), Israel dan Inggris sempat membahas mengenai pertukaran vaksin Covid-19.
Keduanya disebut sempat mencapai kata sepakat, sebelum negosiasi tersebut gugur karena masalah teknis.
Masalah ini pun sampai didiskusikan Perdana Menteri Naftali Bennett dengan CEO Pfizer, Albert Bourla.
Baca Juga: Meski Sudah Divaksin Seseorang Tetap Bisa Tertular Covid-19, Tetapi Virusnya Lebih Sedikit
Dalam pembicaraan itu, keduanya membahas mengenai kemungkinan menukar vaksin hampir kedaluwarsa itu ke negara lain.
"Keduanya mempertahankan kontak telepon dan bekerja untuk mengatasi masalah ini," tegas kantor PM Israel.
(*)