GridHype.ID - Kementerian Sosial terus melakukan pemutakhiran data agar bantuan pemerintah bisa disalurkan tepat sasaran.
Mengutip antaranews.com,Kemensos telah menonaktifkan sekitar 21 juta data ganda penerima bantuan sosial setelah dimutakhirkan melalui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru.
"New DTKS ini karena kita melakukan pengontrolan data sehingga ada hampir 21,1 juta data yang kita tidurkan," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu.
Sebelum dilakukan pemutakhiran, banyak masyarakat penerima bantuan yang memiliki data ganda.
Mereka tercatat dalam berbagai program bantuan, di samping itu ada pembaharuan karena meninggal dunia, pindah domisili, dan lain-lainnya.
Ia mencontohkan jika seseorang diketahui memiliki dua data, maka satu data akan dinonaktifkan.
Baca Juga: Berkah Ramadhan, Bansos PKH Tahap 2 Cair Bulan April 2021, Cukup Datangi ATM untuk Pencairan Dananya
Dengan adanya pemutakhiran ini, maka terjadi kekurangan data di Kemensos.
Kendati demikian, Risma mengatakan bahwa Kemensos mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaharui data dan melaporkannya ke Kemensos secara berkala.
"Sebanyak 21 juta itu data ganda, bisa namanya ganda, kemudian ganda penerimanya, atau ada yang meninggal dan lain sebagainya," kata dia.
Menurutnya, pembaharuan data akan dilakukan secara berkala tiap bulannya.
Kemensos akan menerapkan ketentuan bagi Pemda untuk melaporkan pembaharuan data pada pekan pertama dan kedua.
Pada pekan berikutnya, Kemensos akan menyatukan data dari Pemda tersebut dengan data yang dimiliki dan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri agar menjadi data tunggal.
"Semoga bisa menyalurkan di pekan keempat," kata dia.
Risma juga menyatakan bahwa pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi untuk memberikan masukan agar Kemensos bisa memutuskan kepantasan penerima Bansos.
"Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial," kata Mensos.
Diketahui,Kemensos melanjutkan 3 jenis bantuan tunai pada 2021.
Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp28,7 triliun dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober) melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN).
Kemudian, ada Program Sembako/BPNT dengan anggaran Rp45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM.
Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari sampai Desember 2021 melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk.
Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp200.000/bulan/KPM.
Dan yang ketiga adalah BST dengan anggaran Rp 12 triliun menyasar 10 juta KPM.
Penyaluran dilakukan setiap bulan, selama 4 bulan (Januari – April 2021).
Penyaluran dilakukan melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk dengan indeks Rp 300.000/bulan/KPM.
(*)