GridHype.ID - Mendadak jadi orang kaya, warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur kompak borong mobil.
Diketahui warga akhirnya sepakat menjual tanahnya pada PT Pertamina yang digunakan untuk pembangunan kilang minyak.
Berkat hasil uang penjualan tanah itu, warga lalu memborong mobil.
Warga yang memborong mobil secara bersamaan dan berkelompok itu merupakan warga Dusun Pomahan dan Dusun Sumurgeneng.
Mereka membeli mobil setelah menerima pembayaran tahap akhir dari hasil konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Tuban.
Nantinya, lahan tersebut digunakan untuk pembangunan grass root refinery (GRR) kilang minyak yang melibatkan Pertamina-Rosneft perusahaan asal Rusia.
Berbicara mengenai keberadaan tambang, mungkin akan mengingatkan kita pada peristiwa Lumpur Lapindo.
Lumpur Lapindo hanya berjarak sekitar 3 jam dari Desa Sumurgeneng, namun bak nasibnya berbanding terbalik, warga korban Lumpur Lapindo justru harus menderita dalam waktu yang lama.
10 tahun lumpur Lapindo menyembur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur lalu, kepulan asap putih yang membubung di udara menandakan semburan masih aktif.
Tak ada yang tahu kapan berhenti, tetapi miliaran meter kubik lumpur yang dikeluarkan telah membuat banyak perubahan dan mencerminkan sikap masyarakat, negara, dan Lapindo terhadap bencana.
Harwati (40) duduk di dalam gubuk di atas tanggul kolam lumpur Lapindo titik 21 Desa Siring, Kecamatan Porong, Kamis (26/5/2016).
Seraya menunggu pengunjung, korban lumpur yang bekerja sebagai tukang ojek sepeda motor di kawasan semburan itu menyantap sebungkus nasi berlauk mujair asap.
Asap lumpur Lapindo yang berbau menyengat dan tidak sedap tak mengendurkan selera bersantap Harwati. Berbagi dengan Sudarwati (35), sesama tukang ojek, dia melalap makanannya hingga tandas.
Mujair asap khas Desa Penatarsewu, tetangga Desa Siring itu, memang terkenal gurih.
"Hari ini sepi pengunjung. Ojekan juga sedikit sehingga tak semua tukang ojek dapat giliran. Saya sudah dua hari belum dapat uang. Nasi bungkus ini traktiran teman," ucap janda dua anak itu.
Selain sebagai korban lumpur, Harwati juga dikenal sebagai calo ganti rugi di desanya. Tugasnya menekan korban lain agar mau melepas tanah dan rumahnya dengan harga terendah.
Biasanya korban ditakuti dengan tidak akan dibayar kalau tidak nurut.
Calo-calo seperti Harwati bergerilya dari lingkungan rumah tangga, RW, desa, kecamatan, kabupaten, hingga pemerintah pusat.
Baca Juga: Banjir Besar di Kalimatan Selatan, Benarkah Hanya karena Hujan Deras?
Mereka tega memanfaatkan derita tetangga, orangtua, dan saudara demi memperkaya diri.
"Waktu itu calo-calo diperlakukan istimewa oleh Lapindo," kata Harwati.
Keistimewaan lain, pembayaran ganti rugi aset para calo ini langsung dilunasi. Perlakuan itulah yang menggoda Harwati. Dia pun akhirnya berhenti jadi calo setelah rumah orangtuanya dilunasi dan mereka bisa membeli tanah di Desa Candi Pari, Porong.
"Lebih baik kerja ngojek, uangnya berkah dimakan anak saya, meski hasilnya pas-pasan, paling banyak Rp 1,2 juta per bulan," ujar perempuan yang akhirnya memilih berjuang bersama korban lumpur tersebut.
Bencana selalu mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat. Namun, bencana akibat lupa memasang casing atau selubung bor saat mengebor di sumur Banjar Panji 1 milik Lapindo Brantas Inc itu menyebabkan perubahan sosial yang luar biasa.
Krisis identitas
Semburan Lumpur Lapindo 29 Mei 2006 volume 100.000-150.000 meter kubik per hari atau 12.500 truk tangki per hari.
Data BPLS volume sekarang 30.000–50.000 meter kubik per hari. Pusat semburan 150-200 meter dari sumur pengeboran BJP 1, Kecamatan Porong.
Total korban lumpur di dalam peta (yang rumahnya sudah terkubur) dan di luar peta (yang belum terkubur) sebanyak 90.000 jiwa. Mereka berasal dari 19 desa terdampak yang ada di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Porong. Puluhan ribu jiwa itu mengalami krisis identitas kependudukan sebab mereka hanya memegang KTP lama yang mandul untuk mengakses pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Solikah (38), warga Desa Siring, yang kini tinggal di Desa Candi Pari, ditolak saat berobat di Puskesmas Porong karena desanya sudah hilang. Petugas puskesmas bilang, pasien akan dilayani setelah punya identitas baru.
"Pindah kependudukan itu tidak mudah dan tidak murah. Korban lumpur baru terima pelunasan ganti rugi akhir 2015, bahkan masih ada yang belum terima sampai sekarang. Untuk mengurus pencairan, masih butuh surat-surat lama," tuturnya.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui sengkarutnya data kependudukan korban lumpur di Sidoarjo. Persoalan inilah yang menyebabkan korban lumpur tak bisa mengakses jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan.
"Bagaimana Kementerian Sosial bisa menyalurkan bantuan kepada mereka kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tak pernah mengusulkan," ujarnya.
Selain hak sosial, hak politik dan hak ekonomi juga diberangus. Saat pilkada tahun 2015, korban lumpur tak ikut mencoblos karena desanya sudah hilang. Pelaku usaha mikro juga tidak bisa mendapatkan pinjaman modal usaha karena identitas dan tempat tinggal berbeda. Apalagi banyak yang masih kontrak.
Wisata
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, keberadaan korban lumpur tercerai-berai setelah kehilangan tempat tinggal. Dengan alasan sulit melacak keberadaan mereka, pemkab pun enggan mengurus. Mereka dianggap sebagai obyek jual beli tanah yang menerima ganti untung.
"Ke depan, semburan lumpur akan saya jadikan obyek wisata. Sekarang saja pengunjungnya sudah banyak. Saya yakin lumpur itu akan jadi berkah bagi Sidoarjo. Hanya sekarang belum tahu caranya," kata bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa yang menjabat dua periode itu.
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, juga bersikap sama. Mereka sekarang giat mengusir warga di 13 desa di luar peta terdampak, dengan alasan tanah sudah dibeli pemerintah. Nilai beli 10 tahun lalu dan sekarang sama.
"Bukannya tak mau pindah, tapi kehidupan kami di sini. Toko ini napas ekonomi keluarga. Sementara uang penggantinya tak cukup buat membeli tanah dan membangun rumah. Per meter persegi tanah dan bangunan dihargai Rp 1,5 juta, sedangkan harga pasar Rp 3 juta-Rp 4 juta per meter persegi," ujar Samsul, warga Porong.
Amien Widodo, anggota Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yang juga mantan Ketua Tim Kajian Teknis dan Sosial Lumpur Lapindo, mengatakan, harus dilakukan evaluasi dari segala sisi terkait dengan 10 tahun semburan lumpur Lapindo. Dari segi teknis, misalnya, penanganan semburan dilakukan dengan mengalirkan luberan lumpur di darat ke Sungai Porong dan Selat Madura.
"Dampaknya pasti banyak dan kerusakan ekosistem jelas terjadi. Di darat, tidak ada satu rumput pun yang tumbuh di atas lumpur yang memadat selama 10 tahun," ucap Amien.
Dari segi geologis, terdapat penurunan permukaan tanah di sekitar pusat semburan. Itu tampak jika membandingkan tinggi permukaan tanggul titik 21 Desa Siring dengan tinggi kubah masjid di seberang jalan. Dulu tanggul berada di atas kubah, sekarang tanggul sejajar dengan genteng masjid.
Dari segi sosial, negara harus memulihkan hak-hak sosial masyarakat. Menempatkan warga korban dan masyarakat sekitar sebagai subyek bencana, dan bukan obyek. Negara harus memberdayakan mereka supaya kelak mampu mengenali ancaman di sekitarnya dan tangguh menghadapi bencana.
Penolakan keras warga terhadap rencana pengeboran sumur baru Lapindo di Desa Kedungbendo, Tanggulangin, pada Februari 2016 adalah cermin ketidakpekaan negara, terutama Pemkab Sidoarjo, terhadap permasalahan sosial warganya. Trauma semburan lumpur 10 tahun silam yang dialami warga dianggap selesai dengan bagi-bagi bahan pokok.
Amien menyayangkan sikap pemerintah yang tak menganggap semburan lumpur sebagai bencana karena berarti mengabaikan pentingnya mitigasi. Terlepas bencana alam atau industri, mitigasi penting untuk mencegah korban jiwa dan material serta merumuskan kebijakan yang akan menyelamatkan masa depan bangsa.
Sebagai gambaran, pakar statistik ITS, Krenayana Yahya, menghitung, sampai tahun lalu kerugian ekonomi semburan lumpur telah menembus angka Rp 60 triliun. Nilai itu setara dengan 46 tahun pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 1,3 triliun pada 2015.
Kabar terbaru, sebuah pulau terbentuk dari endapan lumpur hasil buangan ke Sungai Porong, Sidoarjo.
Disebut Pulau Lusi oleh warga setempat, daratan baru ini memiliki luas sekitar 93,4 Hektare.
Menariknya, endapan lumpur itu kemudian ditanami dengan tumbuhan mangrove yang ternyata berkembang cukup baik.
Banjir yang dipicu penurunan tanah karena bencana lumpur lapindo
Dikutip dari Kompas.com, dua orang tewas saat banjir menerjang permukiman warga di Dusun Genuk Watu, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada Rabu (3/2/2021).
BPBD menyebut banjir itu dipicu oleh penurunan tanah karena bencana lumpur Lapindo.
Korban tewas adalah warga sekitar yang bernama Sri Susminanti dan Nanda Sekar Arum.
Selain memakan korban jiwa, enam rumah rata dengan tanah karena terseret banjir. Sedangkan 11 rumah rusak berat dan 13 rumah rusak sedang.
Menurut Kepala Desa Kepulungan Didik Hartono, korban Susminanti ditemukan tewas satu kilometer dari rumahnya yang kini rata dengan tanah.
Sedangkan Nanda ditemukan tewas di Dusun Tempel, Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
"Korban kedua ditemukan beberapa kilometer dari tempat kejadian.
Kini keduanya sudah dishalatkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat," ujarnya. Dari keterangan saksi mata, saat kejadian, dua korban sedang duduk di teras rumah.
"Dengan tiba-tiba air menggerus rumah mereka dari belakang dan menyeret korban hingga ditemukan tewas," kata Kapolsek Gempol Kompol Kamran.
Kepala Desa Kepulungan mengatakan ada 64 warga yang mengungsi.
Namun mereka telah kembali ke rumahnya masing-masing setelah banjir surut. Kamis pagi, warga mulai kerja baksi membersihkan rumah mereka.
Salah seorang warga Suryo mengatakan hampir seluruh perabotan rumah miliknya tidak bisa digunakan akibat terkena lumpur.
"Ya mau gimana lagi, sudah bercampur dengan lumpur, banyak barang-barang tidak terselamatkan," ujarnya.
Di lokasi kejadian sebuah alat berat dikerahkan untuk membantu membersihkan puing-puing bangunan rumah yang sudah berserakan.
Sampah dari bangunan rumah juga masih berserakan di gang jalan yang berukuran 3 meter tersebut.
Perabot rumah tangga seperti meja, kursi, kasur karpet dan peralatan elektronik yang bercampur lumpur juga dikeluarkan oleh pemilik rumah.
Beberapa relawan juga sudah datang ke lokasi dan membagikan nasi bungkus serta minuman air mineral kepada warga.
Tak jauh dari pusat semburan lumpur
Plt Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Yanuar Rachmadi menunturkan, penyebab utama banjir di Pasuruan bukan karena luapan Sungai Porong, tapi karena penurunan permukaan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Bukan Pertanda Bencana, Mimpi Banjir Rupanya Berhubungan Langsung dengan Rezeki Loh!
"Semenjak ada bencana lumpur Lapindo, permukaan tanah di wilayah tersebut mengalami penurunan," kata Yanuar dikonfirmasi Kamis (4/2/2021).
Ia mengatakan banjir tak hanya terjadi sekali.
Namun setiap bmusim hujan datang, Kecamatan Gempol selalu terkena banjir. "Catatan kami setiap musim hujan beberapa desa di Kecamatan Gempol selalu dilanda banjir," katanya.
Wilayah Gempol sendiri berada tidak jauh dari pusat semburan lumpur di bagian selatan.
"Tidak tanggung-tanggung, penurunan tanah di wilayah tersebut lebih dari 2 meter sejak ada bencana lumpur Lapindo," ujar dia.
Hingga saat ini, kata Yanuar, penurunan tanah di wilayah tersebut terus terjadi, terutama di Desa Kepulungan dan Desa Karang Ploso.
"Luapan kali Porong memang pemicunya, tapi penyebab utamanya adalah penurunan tanah," ujar dia.
Menurutnya penanganan jangka panjang yang paling efektif adalah relokasi meski itu tidak mudah karena warga sudah lama tinggal di desa tersebut.
Sedangkan upaya-upaya lain seperti pengurukan sangat tidak mungkin dilakukan.
(*)