GridHype.ID - Jika tak ada penurunan angka infeksi corona di Indonesia, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta agar pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.
Hingga kini pihaknya sendiri masih terus melakukan evaluasi pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap kedua.
Seperti diketahui untuk PPKM tahap dua ini telah diberlakukan sejak 26 Januari hingga 8 Februari mendatang.
Baca Juga: Heboh Video Viral Perempuan Bermasker Tanpa Celana, Buktikan Pandemi Covid-19 Rentan Bikin Stres?
Apabila di tahap kedua ini tak ada penurunan jumlah infeksi baru maka satu-satunya solusi adalah PSBB ketat.
"Jalan terakhir ya PSBB superketat. Mobilisasi masyarakat disetop.
Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021), melalui sambungan telefon.
Slamet juga mengatakan bahwa ketentuan swab PCR yang semula jadi syarat seseorang berperjalanan nyatanya belum bisa dijadikan jaminan.
Pasalnya, hasil swab PCR dinilai kurang akurat.
Katakanlah, seseorang melakukan swab hari ini dan hasilnya negatif, namun orang tersebut masih bisa terinfeksi keesokan harinya.
"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simple-nya begitu," tambah Slamet.
Oleh karena itu, apabila kasus baru Covid-19 dan kematian masih juga tinggi, ia menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan tegas.
Ia menyarankan agar dilakukan PSBB ketat setidaknya sebulan.
Kendatipun begitu, ia sadar bahwa sarannya itu akan berdampak besar pada perekonomian.
Presiden Jokowi memberikan sambutan virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021, Senin (25/01/2021).
Namun ia merasa tak ada jalan keluar lain untuk menekan laju penyebaran virus ini.
"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi covid-19) betul-betul turun, risikonya ekonomi," ungkapnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengakui sendiri jika PPKM belum mempu menekan laju penularan Covid-19.
Ia sadar hal itu lantaran implementasi kebijakan yang belum dilaksanakan secara konsisten.
Mengenai ekonomi yang turun jika adanya PPKM, Jokowi mengaku tak mempermasalahkannya asalkan dibarengi dengan menurunnya kasus Covid-19.
"Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun), asal Covid-nya juga turun. Tapi, ini kan enggak," terang Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021) kemarin.
(*)