Nasionalisme Vaksin Meningkat, Presiden Jokowi Tegaskan untuk Menolaknya: Kita Harus Mendukung Vaksin Multilateral

Sabtu, 10 April 2021 | 07:15
Instagram @jokowi

Presiden Joko Widodo

GridHype.ID- Saat ini di seluruh penjuru dunia tengah menghadapi masalah yang sama yakni pandemi virus corona.

Sudah setahun lebih, pandemi virus corona ini menghantui seluruh negera di dunia.

Tak hanya menelan korban, pandemi virus corona ini juga menimbulkan dampak yang cukup mengerikan di berbagai sektor.

Karena itulah, banyak negara saat ini yang tengah sibuk melaksanakan program vaksinasi Covid-19 kepada warganya.

Baca Juga: Panik Gegara Meriang Setalah Vaksinasi Covid-19? Tenang Saja, Kamu Bisa Lakukan Ini untuk Mengatasinya, Loh

Program vaksinasi Covid-19 sendiri diharapkan bisa menekan angka kasus penularan virus corona atau Covid-19.

Namun, ada kabar yang kurang menyenangkan mengenai program vaksinasi Covid-19.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini nasionalisme vaksin Covid-19 semakin meningkat.

Istilah nasionalisme vaksin merujuk pada situasi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warga negaranya sendiri.

Baca Juga: Jangan Langsung Panik! Meriang Setelah Lakukan Vaksinasi Covid-19 Ternyata Merupakan Hal Wajar, Begini Penjelasan Ahli

Oleh sebab itu, Jokowi menyerukan penolakan terhadap nasionalisme vaksin.

Sebab, saat pandemi melanda, vaksin merupakan barang publik.

"Saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral,”kataJokowi memberikan sambutan pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 negara-negara Developing Eight (D-8) secara virtual pada Kamis (8/4/2021).

"D-8 harus terus mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis," lanjutnya.

Baca Juga: Pemerintah Tengah Gencar Melaksanakan Program Vaksinasi, Apakah Penderita Diabetes yang Juga Penyintas Covid-19 Boleh Menerimanya?

Menurut Presiden, di saat pandemi, vaksin Covid-19 adalah barang publik global.

Sehingga, dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.

Artinya, kapasitas produksi harus digandakan dan tidak boleh ada pembatasan, baik produksi maupun distribusi vaksin.

“Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ungkap Jokowi.

Baca Juga: Meski Sudah Divaksin Covid-19, Sri Mulyani Mewanti-wanti Masyarakat untuk Tidak Terlena, Muncul Gelombang Ketiga?

Ia menyebutkan, sejumlah negara, termasuk Indonesia, kini sedang mengembangkan produksi vaksin sendiri.

Oleh karena itu, D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 ke depannya.

Jokowi juga mengajak D-8 untuk berkontribusi pada pemulihan ekonomi global.

Ia meyakini bahwa D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi 1,5 triliun dollar AS.

Baca Juga: Tak Hanya Iptu LT, Puluhan Anggota Brimob Ini Juga Meriang Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca, Komandan: Tidak Ada Masalah

“Fasilitasi perdagangan intranegara D-8 harus didorong, hambatan perdagangan harus diminimalisasi, intensifikasi intraperdagangan antarnegara anggota D-8 adalah kunci. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi,” tutur dia.

Selain itu, Jokowi menuturkan, negara-negara D-8 harus mengembangkan teknologi digital.

Menurut Jokowi, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, serta data analytics telah melahirkan terobosan baru dan merupakan ekonomi masa depan.

Untuk itu, dia mendorong D-8 untuk memanfaatkan teknologi tersebut demi menyejahterakan rakyat setiap negara anggota.

Baca Juga: Ramadhan Segera Tiba, Kemenkes Pastikan Program Vaksinasi Covid-19 akan Tetap Berjalan Meski Tengah Berpuasa

Ia menyoroti keunggulan demografi yang dimiliki negara-negara D-8 memiliki.

Keunggulan demografi penduduk muda D-8 sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G-7 sebesar 135 juta atau sekitar 17,3 persen dari total populasi.

“Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu, inovasi harus terus ditumbuhkan, industri start-up harus terus didorong. Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan. Pengembangan industri start-up berbasis syariah dapat dikembangkan,” kata Jokowi.

Baca Juga: Usai Divaksin Seorang Satpam Malah Positif Covid-19, Alami Deman Tinggi yang Berujung pada Kematian

Jokowi menambahkan, pada 2021 organisasi D-8 memasuki tahun ke-24.

Di masa pandemi, menurutnya, tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama.

"Dengan kebersamaan, saya meyakini D-8 akan bergerak maju dan sejahtera bersama,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Organisasi D-8 didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1997.

Baca Juga: Tak biasa, Pria Ini alami Ruam di Seluruh Tubuh Usai Menerima Vaksinasi Covid-19, Berikut Cara Ampuh Minimalisir Efek Sampig Vaksin

Tujuan organisasi ini adalah menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk muslim dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Penyelenggaraan KTT kali ini bertepatan dengan 24 tahun berdirinya D-8.

Adapun KTT D-8 kali ini dihadiri oleh hampir semua negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Serukan Penolakan terhadap Nasionalisme Vaksin"

(*)

Editor : Helna Estalansa

Sumber : Kompas.com

Baca Lainnya