Seperti Tahun Lalu, Pemerintah Kembali Larang Mudik Lebaran 2021, Catat Aturannya!

GridHype.ID - Seperti tahun 2020 lalu, pemerintah kembali melarang mudik lebaran di tahun 2021 ini.

Pelarangan ini tak hanya mencakup pihak tertentu saja namun berlaku untuk semua piahk.

Mengutip Kompas.com hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).

Baca Juga: Meski Cuti Bersama Dibabat Habis Oleh Pemerintah, Kegiatan Mudik Tak Dilarang, DPD Minta Perketat Akses Pintu Masuk Perbatasan Wilayah

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan.

Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Keputusan ini diambil tak lepas dari tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 di musim-musim liburan seperti natal dan tahun baru.

Aturan larangan mudik ini berlaku selama 12 hari, mulai 6-17 Mei 2021.

Muhadjir pun menegaskan agar masyarakat tak melakukan perjalanan luar kota selama larangan mudik berlaku.

Meski begitu, apabila ada keperluan mendesak, perjalanan luar kota diperbolehkan.

"Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah."

Baca Juga: Sempat Diizinkan, Kini Mudik Lebaran 2021 Kembali Dilarang Seperti Tahun Sebelumnya, Pemprov DKI Kembali Bahas Aturan Pembatasan

"Sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," tuturnya, dilansir Tribunnews.

Meski mudik dilarang, Muhadjir menegaskan cuti bersama Idul Fitri masih tetap berlaku.

Namun, karena waktu cuti bersama masih berlaku aturan larangan mudik, Muhadjir mengimbau agar masyarakat tak melakukan aktivitas pulang kampung di tanggal tersebut.

Sebagai informasi, cuti bersama Idul Fitri berlaku pada 12 Mei 2021.

TNI-Polri akan Lakukan Pengawasan

Aturan larangan mudik nantinya akan melibatkan TNI-Polri serta pemerintah daerah.

Mengutip Tribunnews, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan pihak terkait, akan mengatur langkah-langkah pengawasan larangan mudik.

Baca Juga: Sempat Terpapar Covid-19 Usai Mudik, Inul Daratista: Nah Pulangnya Kita Semua Kena

"Akan diatur mengenai langkah-langkah pengawasannya oleh TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, Pemda, dan lain-lain," ujarnya, Jumat (26/3/2021).

Sementara itu, aturan lain yang menunjang larangan mudik akan diatur oleh Kementerian terkait, termasuk Satgas Covid-19.

"Aturan-aturan yang menunjang peniadaan mudik akan diatur oleh Kementerian lembaga terkait termasuk Satgas Covid-19 di dalamnya," pungkasnya.

(*)