GridHype.ID - Pemerintah hingga kini masih terus menggelontorkan dana untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.
Seperti yang kita tahu, pandemi Covid-19 bukan hanya menyerang kesehatan saja, melainkan juga berdampak pada perekonomian masyarakat.
Untuk itu, pemerintah semaksimal mungkin memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Salah satu bantuan pemerintah yang telah dilakukan yakni subsidi gaji untuk karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 Juta.
Namun, BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) untuk tahun ini tidak lagi dilanjutkan.
Pasalnya, menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dana BSU untuk tahun ini tidak dialokasikan dalam APBN 2021.
Baca Juga: Bansos Tunai Rp 300 Ribu Disalurkan Melalui Kantor Pos, Berikut Kriteria dan Cara Pencairan Dananya
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," kata Ida Fauziyah yang dikutip dari Kompas.com, Selasa (9/2/2021).
Sementara itu, Ida Fauziyah kembali menjelaskan bahwa subsidi gaji dapat dilanjutkan, namun tergantung dari situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.
"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," imbuhnya.
Baca Juga: Tak Lagi Cair Tahun Ini, Bantuan Subsidi Gaji Dialihkan ke Kartu Prakerja
Diganti Bantuan Rp 3,5 Juta
Selanjutnya, pemerintah akan mengganti subsidi gaji dengan porgram Kartu Prakerja untuk pekerja yang terdampak Covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," kata Ida Fauziyah.
Melansir dari Wartakotalive.com, alokasi yang dipersiapkan untuk Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekitar Rp 20 triliun.
"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja," imbuhnya.
Selain dana yang didapatkan, program ini juga diharapkan bisa untuk meningkatkan kompetensi bagi pesertanya.
Total bantuan yang didapat program Kartu Prakerja ini yaitu Rp 3,55 juta.
Baca Juga: Tak Hanya Bantuan Tunai, UMKM Juga Perlu Bantuan Pemerintah dalam Hal Ini
Dengan rincian Rp 600 ribu untuk biaya pelatihan per bulan selama empat bulan atau jika ditotal menjadi Rp 2,4 juta.
Kemudian Rp 1 juta sebagai insentif biaya pelatihan, dan Rp 150 ribu sebagai biaya survei.
Namun, hingga kini pemerintah masih mempersiapkan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-12.
(*)