Sah, Pemerintah Larang Kerumunan Pada Saat Natal dan Tahun Baru di Tempat Umum

Selasa, 15 Desember 2020 | 14:15
Flickr (labeled to reuse)

Ilustrasi tahun baruan

Gridhype.id-Dalam Rapat Koordniasi (Rakor) Pengangan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang adanya kerumunan pada saat natal dan tahun baru di tempat umum.

Rakor yang digelar secara virtual tersebut dilangsungkan pada Senin (14/12/2020).

Kebijakan tersebut diambil guna mengantisipasii kenaikaan kasus Covid-19 pasca libur natal dan tahun baru 2020-2021.

Baca Juga: 3 Rumah Sakit Besar ini Telah Buka Pendaftaran Preorder Vaksinasi Covid-19, Mulai Awal Tahun 2021

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta implementasi pengetatan tersebut dilakukan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang.

Menurut Luhut, kebijakan tersebut didasari adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan pasca libur dan cuti bersama akhir Oktober 2020.

Via gridpop.id
Via gridpop.id

Luhut Binsar Pandjaitan

"Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (14/12/2020).

Baca Juga: 2020 Sebentar Lagi Berakhir, Tenang 4 Jenis BLT ini Akan Tetap Berlanjut Hingga Tahun Depan

Luhut juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

Larangan serta pembatasan pun berlaku bagi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan.

Tak hanya itu, Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku.

"Saya juga minta Pak Gubernur (DKI) untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata dia.

Baca Juga: Miliki Bobot 100 Kg, Begini Penampakan Keranda Tertua di Indonesia yang Berusia 91 Tahun

Selain itu, Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

Luhut juga memberikan arahan untuk Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berupa optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

Sama seperti di DKI, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasional tempat makan, hiburan, mal hingga pukul 20:00. Sedangkan, untuk wilayah pedesaan, pemda diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Baca Juga: Nasib Mujur, Pria ini Temukan Dompet Berisi Uang Puluhan Juta dalam Jaket Bekas yang Dibelinya di Toko Pasar Loak

Terakhir, untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

Untuk mengatur mekanismenya, Luhut meminta Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan Menteri Perhubungan untuk segera mengatur prosedurnya.

"Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali," ujar dia.

Mendengar arahan tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan bahwa di wilayahnya bakal dilarang melakukan kegiatan Tahun Baru yang mengumpulkan banyak orang. Begitu pula dengan perayaan Natal.

Baca Juga: Jangan Lagi Gunakan Wadah Plastik Untuk Membuat Lontong, Bisa Berbahaya Bagi Kesehatan

Sekaligus, Anies akan mulai memberlakukan rapid antigen covid kepada masyarakat yang masuk melalui bandar udara.

"Kami memberlakukan hal ini Pak Menko dan saya harap di satu kawasan Jabodetabek juga diberlakukan policy yang sama," katanya.

Hadir dalam Rakor virtual tersebut Menkes Terawan Agus Putranto, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam dan Kapolda terkait.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul"Pemerintah Larang Kerumunan dan Perayaan Tahun Baru di Tempat Umum"

Editor : Ngesti Sekar Dewi

Sumber : kompas

Baca Lainnya