GridHype.ID - Selama tiga hari, aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini telah berlangsung (6-8 Oktober 2020).
Namun, ketika aksi unjuk rasa berlangsung, banyak orang yang tak memperhatikan protokol kesehatan sama sekali.
Alhasil, beberapa pendemo ada yang dinyatakan terinfeksi virus corona (Covid-19).
Ya, kekhawatiran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta soal maraknya aksi unjuk rasa yang dapat menjadi kluster penyebaran virus corona (Covid-19) terbukti nyata.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabarkan ada sebanyak 14 orang pendemo yang diamankan polisi pada Kamis (8/10/2020) positif covid-19.
Kabar buruk tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Diungkapkannya, 14 pendemo dari 1.192 orang yang diamankan polisi usai unjuk rasa pada Kamis (8/10/2020) lalu dinyatakan reaktif Covid-19.
Hal itu terungkap setelah petugas kepolisian melakukan tes cepat atau rapid test kepada para demonstran.
“Tadi saya juga meninjau di Polda, alhamdulillah di sana ditangani dengan baik dan diberi makan bahkan salat berjamaah. Mereka diberikan masker semuanya, yah diusahakan sedapat mungkin,” kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI pada Jumat (9/10/2020).
“Namun tetap saja, ada kurang lebih 14 orang yang kena Covid-19, positif tadi malam dicek, dan sudah diteruskan untuk ditangani oleh pihak kesehatan. Itu baru pakai rapid test, berarti akan diteruskan pakai swab test,” tambah politisi Partai Gerindra ini.
Ariza mengaku, belum bisa memastikan apakah seluruh pemuda yang reaktif Covid-19 akan dibawa ke RS Darurat Wisma Atlet atau tidak.
Sebab ada tahapan selanjutnya yang harus dilalui seperti pengecekan PCR dan tracing kepada orang yang pernah kontak fisik dengannya.
“Nanti kami lihat yah, diidentifikasi dulu 14 orang itu dari kampus-kampus mana atau dari sekolah mana. Itu baru reaktif dan nanti diteruskan ke swab. Tahapannya begitu,” jelasnya.
Bagi mereka yang tidak reaktif Covid-19, kata dia, langsung dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing. Berdasarkan informasi yang didapat, proses pemulangan mereka akan selesai hari Jumat (9/10/2020) ini.
“Insyaallah hari ini selesai, dan ada 256 sisanya yang akan didalami (ke arah pidana) karena ada bukti-bukti melakukan pengrusakan,” ujar Ariza.
Dalam kesempatan itu Ariza menyatakan, aspirasi mereka akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Sebagai pemerintah daerah, pihaknya tentu melayani masyarakat, meski yang berada di barisan pro atau kontra terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Semua masyarakat kami layani dengan baik, yang pro-kontra tugas kami melayani. Aspirasi daripada masyarakat yang demo, kami berjanji akan menyampaikan ke pmerintah pusat,” jelas Ariza.
Namun Ariza berharap, agar para pendemo juga memikirkan nasib warga lainnya. Terutama tidak merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang dibangun pemerintah untuk warganya.
“Terkait demo, itu adalah isi dan hak daripada masyarakat. Bagi kami yang penting tolong ditaati jangan sampai melakukan pengrusakan-pengrusakan. Kedua, tolong dijaga jangan sampai ada kerumunan. Tolong dijaga jarak. Jangan sampai nanti demo, tahu-tahu klaster baru. Kasihan nanti anak istri dan keluarga,” imbuhnya.
Baca Juga: Massa Demonstran Tolak UU Cipta Kerja di Harmoni Ramai-ramai Peluk Polisi: Musuh Kita Bukan Polisi!
PSBB Percuma
Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya sejumlah aksi unjuk rasa di Ibu Kota yang menentang persetujuan Omnibus Law oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020) lalu.
Anggota parlemen di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu memandang demonstrasi yang berkepanjangan membuat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan DKI menjadi sia-sia.
Pasalnya, berkerumun peserta unjuk rasa dapat memicu penularan sekaligus penyebaran virus corona atau Covid-19.
Baca Juga: Terkuak, Menaker Bongkar Alasan DPR Mendadak Sahkan UU Cipta Kerja
“Di tengah DKI sedang PSBB, Omnibus Law ketok palu. Saya yakin yang berwenang tahu dampak dari pengesahan ini, pasti demo. Akhirnya orang berkumpul lagi di Jakarta, sehingga timbul klaster baru," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis (8/10/2020).
"Usaha rakyat menahan diri di rumah, sia-sia sudah," sesalnya.
Zita mengatakan, hingga Kamis (8/10/2020) tingkat persentase kasus Covid-19 di DKI Jakarta selama sepean berada di angka 12,2 persen.
Angka ini masih melampaui dari yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sebesar lima persen.
Baca Juga: Unjuk Rasa Serikat Pekerja Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja, Hotman Paris: Hati-hati, Bahaya!
Selain itu, angka kasus baru positif di Jakarta hampir setiap hari berada di kisaran 1.000 orang.
Tingginya jumlah kasus Covid-19 karena DKI meningkatkan pengetesan dan tracing kepada masyarakat, terutama bagi pasien dan pernah yang kontak erat dengan orang terpapar Covid-19.
“Saya akui, memang Pemprov DKI yang paling sesuai dalam menerapkan instruksi test PCR dari WHO, selalu melebihi target yang ditetapkan. Tapi jika kasus penyebaran tidak menurun, maka harus menggunakan alternatif lain,” ujarnya dari Fraksi PAN ini.
“DKI paling banyak menerapkan beragam cara untuk berhentikan pandemi. Tapi hasilnya sama saja, sepertinya negara kita memang sudah saatnya perkuat imun warga,” tambahnya.
Zita juga merasa iba dengan kondisi rakyat sekarang karena tidak ada dukungan dari semua pihak.
“Lebih baik rakyat di biarkan bebas saja. Biarkan mereka mencari nafkah untuk perkuat imunnya sendiri, karena pemerintah tidak mampu, atau mungkin tidak mau untuk penuhi itu,” jelasnya.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Kekhawatiran Pimpinan DPRD DKI Terbukti Nyata, 14 Pendemo Dinyatakan Positif Covid-19
(*)