Laporan Wartawan GridHype.ID, Ruhil I. Yumna
GridHype.ID- Kemunculan sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai Keraton Agung Sejagat menyita perhatian publik akhir-akhir ini.
Kelompok itu sendiri berpusat di Desa Pogung Jurutengah, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah.
Keberadaan kelompok itu ramai dibicarakan usai foto kegiatan mereka tersebar luas di media sosial dan menjadi viral.
Baca Juga: Kabar Bahagia Buat Kamu Pengidap Diabetes, Jamur Punya 4 Manfaat Nih!
Salah satu kegiatan mereka adalah acara Wilujengan dan Kirab Budaya yang diadakan pada Jumat (10/1/2020) hingga (12/1/2020).
Keresahan warga sendiri muncul lantaran kelompok ini mengklaim diri mereka sebagai kerajaan baru setelah 500 tahun berakhirnya imperium Majapahit.
Dilansir dari Kompas.com, anggota Keraton Agung Sejagat ini mencapai 450 orang.
Berikut fakta-fakta terkait kelompok Keraton Agung Sejagat.
1. Dipimpin oleh seorang raja
Pimpinan Keraton Agung Sejagat
Kelompok Keraton Agung Sejagat dipimpin oleh seorang Raja, yakni Totok Santosa Hadiningrat.
Dialah orang yang diklaim sebagai orang yang punya andil besar di kelompok itu.
Sang istri, Dyah Gitarja bahkan sering dipanggil sebagai Kanjeng Ratu.
Baca Juga: Ini Dia 4 Fakta Pria Jepang yang Dikabarkan Dekat dengan Luna Maya
Dilansir dari Tribunnews.com, Totok menyebut dirinya sebagai Rangkai Mataram Agung yang bakal menjadi juru damai dunia.
"Kita umumkan pada dunia bahwa Keraton Agung Sejagat sebagai induk daripada seluruh Kingdom State Tribune Koloni yang ada di seluruh dunia ini, menyatakan sebagai juru damai terhadap konflik yang terjadi di seluruh dunia," ungkapnya dalam video yang beredar luas di media sosial.
2. Mengklaim bahwa mereka bukanlah kelompk sesat
Penampakan keraton Agung Sejagat
Resi Joyoydiningrat membantah keras bahwa Keraton Agung Sejagat bukanlah aliran sesat seperti yang selama ini dikatakan.
Penasihat dari Keraton Agung Sejagad itu menjabarkan jika kelompoknya adalah kekaisaran dunia yang muncul karena berakhirnya perjanjian 500 tahun yang lalu.
Menurut Joyodiningrat perjanjian itu dilakukan oleh Dyah Ranawijaya, ia sendiri adalah penguasa imperium Majapahit dengan bangsa Portugis sebagai wakil orang Barat atau bekas koloni Kekaisaran Romawi di Malaka pada 1518.
Dalam akhir perjanjian itu, saat dominasi kekuasaan Barat (didominasi Amerika Serikat) yang mengontrol dunia berakhir, maka kekuasaan tertinggi harus dikembalikan pada pemiliknya, yakni Keraton Agung Sejagat.
Disebutkan juga jika Keraton Agung Sejagat adalah penerus Medang Majapahit yang merupakan Dinasti Sanjaya dan Syailendra.
3. Kerap membuat resah warga
Batu prasasti di Kerajaan Keraton Agung Sejagat (KAS) atau Kerajaan Agung Sejagat Purworejo, Senin (13/1/2020).
Usai viral di media sosial dan dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, pihak kepolisian Purworejo akhirnya turun tangan.
"Kami mengetahui informasi tersebut, namun tindak lanjut belum bisa sampai langkah hukum dan kita akan bareng-bareng melakukan klarifikasi," kata Wakapolres Purworejo Kompol Andis Arfan Tofani, Senin (13/1/2020).
Andis menjelaskan jika keberadaan Keraton Agung Sejagat ini sudah diketaui oleh Camat Bayanm, Kepala Desa Pogung Jurutengah, dan Bupati Purworejo.
Hal yang peling menarik perhatian dari kelompok itu adalah sebuah kolam yang dianggap sakral oleh kelompok itu.
Tak hanya itu di dalam bangunan milik kelompok itu juga terdapat sebuah batu prasasti bertuliskan huruf Jawa.
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, prasasti itu disebut dengan Prasasti I Bumi Mataram.
4. Gubernur Jawa Tengah beri tanggapan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akhirnya memberi tanggapan atas kasus ini.
Baca Juga: Akui Lakukan Operasi Plastik, Transformasi Wajah Siwi Sidi Banjir Cibiran Netizen: Mukanya Aneh
Ganjar menilai perlu adanya pengujian atas keberadaan kerajaan ini.
"Syukur-syukur ada perguruan tinggi yang mendampingi.
Baik juga untuk didiskusikan," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (13/1/2020), dilansir Tribun Jateng.
Ia juga memberi himbauan agar keberadaan Keraton Agung Sejagad ini tak meresahkan warga.
"Pemerintah Purworejo harus memayungi langsung masyarakatnya, memberikan perlindungan, meminta klarifikasi sehingga bisa jadi jelas," pungkasnya.
(*)