GridHype.ID - Hotman Paris siap bertandang ke istana negara.
Pengacara kondang ini kembali angkat bicara terkait polemik pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memicu kontroversi di masyarakat.
Sebelumnya dikutip dari KompasTV, Hotman Paris menyampaikan pesan terbuka pada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan anggota DPR.
Baca Juga: Jalani Tes Swab Virus Corona, Ekspresi Nia Ramadhani Jadi Sorotan, Netizen: Masih Mending Anak TK
“Saran kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja dan DPR yang terhormat, terlepas setuju atau tidak dengan Omnibus Law,” kata Hotman Paris menyapa Menteri dan anggota dewan.
Selaku pengacara yang jam terbangnya tinggi, Hotman Paris menilai pasal-pasal yang memberatkan kaum buruh tak lain adalah terkait uang pesangon.
“Terlepas setuju atau tidak omnibus law, dalam 36 tahun pengalaman saya sebagai pengacara, masalah yang dihadapi buruh adalah dalam menuntut pesangon karena prosedur hukumnya sangat panjang,” Hotman Paris memberi tahu.
Baru-baru ini, Hotman Paris kembali mengungkapkan pendapatnya.
Bahkan ia siap jika dipanggil Presiden Jokowi ke istana untuk menjelaskan bagaiamana susahnya para buruh untuk meminta hak pesangon.
Terlebih para buruh tersebut harus melalui proses berbelit-belit.
Hal ini sesuai dengan unggahan sang pengancara nyentrik ini yang dikutip GridHype.ID di akun Instagramnya pada Minggu (11/10/2020).
Dalam unggahan video singkat tersebut, Hotman Paris beberkan keprihatinannyasoal susahnya para buruh untuk klaim hak pesangon.
Hal ini lantaran para buruh harus melalui proses panjang dan berbelit-belitdengan penghasilan yang terbatas.
"Yang harus dibenahi adalah cara penyelesaian perselisihan perburuhan terutama masalah pesangon."
"Yang mulai dari Depnaker, sampai pengadilan perburuhan, sampai Mahkamah Agung bisa memakan waktu 1 sampai 2 tahun."
"Kalau gaji buruh cuman 2 sampai 3 juta bagaimana mungkin dia membiayai perkara yang begitu lama untuk melawan para pengusaha." beber Hotman Paris.
Hotman Paris pun memberikan bandingan pada kasus lainnya dalam unggahan video di akun Instagram @hotmanparisofficial yang diposting pada Minggu (11/10/2020).
"Bapak Jokowi yang terhormat, Presidenku yang terhormat, pada waktu krisis moneter keuangan tahun 1998 atas desakan IMF dibuatlah Undang-Undang Kepailitan.
Di mana diatur perkara kepailitan walaupun triliunan rupiah tapi harus diputus dalam waktu 30 hari oleh Pengadilan Niaga. Kemudian diubah menjadi 60 hari.
Baca Juga: Tampil Sederhana Dalam Balutan Kardigan Bermotif, Netizen Melongo Saat Tahu Harganya: Seharga Motor
Bahkan untuk perkara penjadwalan utang PKPU harus diputus dalam waktu 30 hari. Dan sampai sekarang berhasil dengan baik." ungkap Hotman Paris.
Pengacara yang dikenal nyentrik ini prihatin jika buruh harus membiayai perkara dengan penghasilan yang hanya sebatas UMR.
Sambil memakai baju piyama berwarna merah, Hotman Paris mengaku siap jika diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara.
Baca Juga: Mendadak Singgung soal Raffi Ahmad, Rafathar Tanyakan Hal Ini pada Rieta Amilia: Emang Papa Baik?
"Saya siap datang ke Istana untuk memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden tentang praktik peradilan. Khususnya pengadilan perburuhan." ujar Sang Pengacara.
"Karena sangat memakan waktu, mulai dari Depnaker sampai Mahkamah Agung. Untuk buruh yang gajinya 3-5 juta. Pesangon sedikit, tidak mampu membiayai perkara." kata Hotman Paris.